Pangkalpinang - Pemerintah sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan ini harus tepat sasaran. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani ketika membuka rapat koordinasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kantor BPMPD Prov. Kepulauan Bangka Belitung selasa 10 Februari 2015, Hidayat Arsani mengungkapkan selama ini di Bangka Belitung masih banyak masyarakat yang memperoleh bantaun dari pemerintah, baik itu beras miskin maupun bantaun langsung  lainnya kondisi masyarakatnya jauh dikategorikan miskin.
Hidayat Arsani menyayangkan setiap ada program bantuan dari pemerintah kecenderungan angka kemiskinan selalu meningkat karena kebanyakan masyarakat selalu mengaku miskin. Untuk itu kedepan diharapkan adanya data yang valid masyarakat penerima bantuan langsung apa pun dari pemerintah sehingga bantuan itu dapat bermanfaat dan tepat sasaran. 
Selain itu Hidayat Arsani mengusulkan agar skpd yang berkaitan dengan desa khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa baik di provinsi maupun di kabupaten untuk selalu melakukan koordinasi dengan kepala desa dikarenakan banyaknya bantuan langsung dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk kedesa terkait Anggaran Dana Desa (ADD) hal tersebut berkaitan dengan sudah diberlakukanya Undang Undang tentang Desa no 6 tahun 2014 pada tahun 2015.
Rapat Koordinasi Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi tahun 2015 diikuti oleh seluruh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang ada di 7 kab/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.