Pangkalan baru – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai program terobosan guna meningkatkan pembangunan perekonomian daerah. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat distrategikan agar bersinergi dengan program pemda, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Amrullah Harun, Assisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, program peningkatan pembangunan perekonomian daerah di antaranya, pembangunan ekonomi kerakyatan di beberapa kabupaten/kota. Perlu pengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat dalam menciptakan sentra produk unggulan wilayah seperti pedesaan dan kecamatan.

“Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi dunia usaha juga berperan mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui program CSR,” tegasnya saat membuka acara Implementasi Program CSR dan PKBL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Santika Bangka, Rabu (17/9/14).

Pengembangan kerja sama kemitraan strategis antara pemerintah dengan seluruh dunia usaha dapat memanfaatkan seluruh potensi daerah. Ia menjelaskan, hal tersebut dapat memacu pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program CSR harus mendorong pertumbuhan ekonomi guna peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dengan cara membangun ekonomi kerakyatan.

"Program CSR dan program pemda yang bersinergi dapat mendorong ekonomi kerakyatan dengan melahirkan sentra-sentra ekonomi," katanya.

Penting harmonisasi dan sinkronisasi program pemda dengan program CSR dunia usaha bertujuan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemda dan dunia usaha saling bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lewat program-program kerja yang telah disepakati.

"Sinergi program CSR dan pemda berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Wawan Rudiawan Tim CSR Bappeda Jawa Barat menjelaskan, pemerintah dan pihak swasta perlu menyelaraskan program CSR dan PKBL dalam rangka optimalisasi program pembangunan di daerah, bukan meminta bantuan atau alokasi laba. Untuk itu pemerintah dan swasta harus menyinkronisasikan dan mampu meningkatkan kerja sama serta memperluas kemitraan pembangunan di Babel.

“Pemerintah harus mampu menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan kepada swasta, menyusun database tentang program kerja pembangunan didukung data lengkap. Sinergi mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.(*an)