Pangkalpinang – Syahruddin Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyarankan agar ada upaya optimalisasi pengelolaan lahan aset daerah. Untuk mempercepat optimalisasi tersebut harus melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, salah satunya Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kepulauan Bangka Belitung.

“Sudah menjadi ketetapan dan diputuskan dapat dilaksanakan sebaik mungkin sesuai amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,” jelasnya saat audensi dengan kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (16/6/2015).

Yusuf Purnama Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik keinginan tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam sertifikasi lahan pemerintah di antaranya, adanya saling klaim kepemilikan aset antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Penguasaan lahan oleh instansi pemerintah tidak didukung bukti-bukti perolehan lahan yang lengkap serta masih adanya klaim dari masyarakat bahwa lahan tersebut bukan milik pemerintah,” ungkapnya.

Kendati demikian, kendala ini tidak menghalangi untuk melakukan percepatan sertifikasi lahan milik pemerintah. Namun untuk mendukung langkah percepatan tersebut harus ada alokasi anggaran. Selain itu, lahan yang belum dikuasai secara fisik segera diupayakan untuk melakukan pembangunan fisik.

“Mengenai saling klaim kepemilikan tanah agar diselesaikan secara musyawarah tanpa melalui proses peradilan,” tegasnya.