Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tujuan observasi lapangan peserta orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah bagi bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota angkatan kedua tahun 2013. Kegiatan observasi tersebut rencananya akan dilaksanakan selama empat hari terhitung Minggu 14 April hingga Rabu 17 April 2013.

Sebanyak 25 orang bupati/walikota dan wakilnya mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu terdapat pula fasilitator dari Badan Diklat Kemendagri RI. Menurut keterangan Laode ketua rombongan, ada bupati, walikota dan wakilnya dari delapan provinsi yang mengikuti kegiatan ini. Adapun asal pimpinan daerah di antaranya dari Aceh, Jabar, Jateng, Bali, Banten, Kupang, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku  Utara, Halmahera dan NTT.

“Diharapkan banyak pengetahuan yang didapat dengan dilakukan observasi lapangan ke Bangka Belitung ini. Tak menutup kemungkinan akan terjadi kerjasama antara daerah yang mempunyai persamaan dalam beberapa hal­,” ungkapnya saat menyampaikan kata sambutan dalam kegiatan ramah-tamah di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Minggu malam (14/4/2013).

Lebih jauh ia menjelaskan, sejumlah kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini juga dapat menimba ilmu mengenai proses pelaksanaan pemerintahan di Bangka Belitung. Ini merupakan momen yang baik untuk mendapatkan informasi bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan kebijakannya.

“Ada hal-hal yang sama dalam menjalankan pemerintahan, dan ini berguna bagi pembangunan di daerah lain,” jelasnya.

Sebelumnya Erwandi Rani Asisten III Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan kebanggannya, karena Bangka Belitung mendapat kesempatan untuk menjadi lokasi tujuan observasi yang dilakukan bupati, walikota, dan wakilnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat saling memberikan informasi dalam menjalankan pemerintahan guna melaksanakan pembangunan yang baik.

“Proses pelaksanaan pemerintahan di Bangka Belitung berjalan dengan baik dan kondusif. Dalam hal ini ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah vertikal. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat di Bangka Belitung,” ungkapnya.

Masyarakat Bangka Belitung terdiri dari berbagai elemen, suku dan agama. Kendati demikian kata Asisten, sesama warga tersebut dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai satu sama lainnya. Saling bertukar informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang percepatan pembangunan di daerah dan menjalankan otonomi daerah.

“Ada potensi daerah yang sama, tentunya punya kepentingan sama juga dalam melaksanakan pembangunan di daerah,” tegasnya.(hzr)