Koba – Wakil Gubernur Abdul Fatah mengimbau agar pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota bersinergi melalui tim penggerak PKK untuk bahu-membahu menjadikan masyarakat sejahtera dan mandiri. Hal ini disampaikan Abdul Fatah dalam rapat konsultasi TP PKK tingkat provinsi tahun 2020, di Gedung Serba Guna, Kantor Pemerintahan Bangka Tengah, Selasa (21/01).

Dikatakan bahwa PKK merupakan fasilitator, perencana, dan pelaksana yang menjadi pelengkap fungsi-fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan. PKK pun juga berperan sebagai unsur terdepan yang akan membawa peran serta masyarakat melalui sepuluh program PKK. Agar program-program PKK berjalan baik dan lancar, maka diperlukan konsultasi serta koordinasi yang berjenjang dan lintas sektor.

Wakil Gubernur Abdul Fatah juga memberikan arahan untuk bersama-sama melakukan evaluasi kegiatan tahun 2019. “Kita perlu bersama-sama melakukan evaluasi kegiatan tahun 2019, untuk melihat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki pada tahun 2020,” ungkapnya.

Beberapa hal disampaikan oleh wakil gubernur, salah satunya adalah mengenai intervensi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Bangka Belitung, yaitu stunting. Menurutnya, perlu digelar workshop mengenai penanganan stunting. Nantinya, workshop ini dapat dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dan kota.

“Intervensi yang dilakukan oleh tim penggerak PKK pada tahun 2020 adalah workshop penanganan stunting secara menyeluruh dan secara optimal,” ujar Abdul Fatah. Selain stunting, wagub juga menyinggung mengenai peningkatan gizi. Peningkatan gizi merupakan salah satu program PKK yang diwujudkan dalam bentuk makanan tambahan yang termasuk bahan pangan lokal bagi peserta posyandu oleh pemerintah provinsi sejumlah kurang lebih 1,9 miliar.